Tampilkan postingan dengan label jurnal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label jurnal. Tampilkan semua postingan

Selasa, 02 Juli 2013

Problem di Indonesia (Filantropi)

Dalam konteks yang luas, tidaklah berbeda dari masyarakat dan negara kapitalis, keadaan di Indonesia sebagaimana telah disinggung sebelumnya, menunjukkan kecenderungan yang sama. Filantropi didorong, dan dikembangkan, sebagai konsekwensi dari diadopsinya kapitalisme sebagai ideologi dan praksis bernegara dan bermasyarakat. Republik Indonesia merupakan negara fiskal sejak 'merdeka' secara politikpada tahun 1945,tetapi selama lebih dari 60 tahun 'merdeka' telah gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dengan satu-dua indikator saja sudah terlihhat bahwa masyarakat di Indonesia saat ini masih menderita. Junlah orang miskin ada 40 juta bahkan jika indikator yang dipakai adalh pendapatan di bawah US$ 2 per hari, sebagaimana dipakai oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), angkanya mencapai 75 juta. Tingkat pengangguran (awal 2007) sekitar 11%, sekitar 11 juta orang.

Dari analisisyang telah diuraikan letak persoalannya bukanlah pada ketidakmampuan dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara, tetapi berada dalam sistem yang kita pilih itu sendiri, yaitu kapitalisme. Tanpa "krismon"pun, pemiskinan massal akan terus-menerus sebagai bagian inherent darisistem ini. Bahkan negara yang terkenal sebagai walefare state, dimana negara fiskal berperan pokok dalm memeratakan kesejahteraan, sesungguhnya merupakan format sempurnaKapitalisme, untuk memastikan warga negaranya sebagai debitur ang ditransformasikan sebagai pembayar pajak secara progresif dan sangat tidal adil itu. Sperti telah dijelaskan sebelumnya, pengenaan pajak  dalam negara fiskal merupakan keniscayaan karena konsepsi utang publik, yang semakin lama semakin membengkak tak terkendali, karena riba.

Karena itu, pada tataran paling elementer, pencapaian kesejahteraan yang menjadi argumentasi Kapitalisme adalah semu belaka, bila siukur dengan beban riil yang ditanggung oleh warga negara dalam bentuk pemajakan, baik yang langsung (PBB),PPh,PPn, dan seterusnya) tapi lebih-lebih akibat pemajakan tidak langsung dalam bentuk depresiasi nilai tukar (purchasing power) dari sistem uang kertas dan bank sentral. Dolar AS misalnya, yang dianggap sebagai standar mata uang internasional telah kehilangan sekurangnya 95% nilainya dalm kurun 35 tahun terakhir. Mata uang rupiah, sebagai contoh lain, telah kehilangan sekitar 99% nilainya, dalam kurun 60an tahun sejak Indonesia 'merdeka".

Ketika kekuasaan kolonialisme secara Formal meninggalkan bangsa Indonesia ada dua hal yang meninggalkannya, melalui konstitusi republik baru ini, bank sentral dan uang kertas, pilar negara fiskal. Dan dengan itu, bangsa Indonesia mendapatkan warisan beban utang pemerintah Hindia Belanda, sebesar 4 miliar dolar AS, yang kelak 60 tahun kemudian telah beranak pinak tak terkendali karena sistem riba yang dikenakannya, menjadi sekitar 140-an miliar dolar AS. Bangsa AS, sebelum menganut sistem bank sentral, tidak memiliki utang publik. Sejak berdirinya federal reserved AS, suatu perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Citibank dan Chase Manhattan Bank, bangsa Amerika terus berutang kepada mereka. Sebelum konggres AS mengesahkan federal reserved  ini,1913, utang nasional AS pada federal reserved adalah 4 Tririun dolar AS (Mullins,1991). Utang inipun, tentu saja ditransformasikan kepada rakyat AS dalm bentuk penarikan pajak. 

Sementara itu di sisi lain tradisi masyarakat Indonesia dalam bersedekah, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi dalam satu dekade ini, makin berkembang (Bumualim et, al,2005;Prihatna dan kurniawati, 2005). Jumlah orang yang bersedekah dan nilai sedekahnya terus membesar. Lembaga-lembaga yang mengelola dan bergerak di bidang kedermawanan sosialpun semakin banyak. Tentu, segmen yang dikenal sebagai "filantropi perusahaan", pun dalam berbagai ragam bentuk Corporate social responsibility (CSR), juga semakin significan (Saidi,et,al 2002, Ibrahim,2005, Nursahid, 2006)

Dengan latar belakang dan perkembangan sosial kekinian kita harus secara tepat memberikan dukungan kepada upaya -upaya perubahan sosial yang signifikan, menuju kepada keadilan sosial. Pada saat yang sama, kita juga harus mendukung upaya-upaya menghentikan, atau setidaknya mengurangi, sumber-sumber ketidakadilan. Tanpa upayakedua ini, mobilisasi kedermawanan sosial, tidak akan memberikan dampak positif apapun. Bahkan, sebaliknya, melakukannya dengan format yang salah justru akan melestarikan sistem yang tidak adil tersebut. 

Kesimpulan.

Filantropi adalah limpahan dari Kapitalisme. Peranutamanya memberikan legitimasi bagi berlangsungnya sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang ini, sekaligus memberikan keuntungan ganda. Pertama, memberinya wajah manusiawi pada sistem yang memungkinkan penguasaan kekayaan pada segelintir orng ini dengan mengembalikan sebagian darinya kepada kaum papa. Kedua, memberikan peluang para pelakunya, para kapitalis cum Filantropis, untuk mendapatkan keuntungan finansial lebih besar lagi, melalui dua hal : 1) strategi pemasaran humanis yang oleh Nickel Eikenberry (2007) disebut sebagai consumption philantrophy atau oleh pakar pemasaran Philip Kotler sebagai "cause related marketing";(2)kemungkinan  mendapatkan pengurangan atau keringanan pembayaran pajak dari negara fiskal,tempatnya hidup.

Fenomena sosial baru yang kini dikenal sebagai CSR, sebagaimana disinggung di atas, meski tidak dipungkiri adanya motivasi pengembangan good citizenship, dimotivasi terutama selain karenaprofit seeking adalah karena kebijakan publik yang 'memaksa",tapi sekaligus mendukung filantropi. Sebuah survei yang dilakukan oleh Public Research and Advocacy Center (2002) menunjukkan 37% perusahaan yang disurvei menyatakan akan menaikkan anggaran CSRnya bila mendapatkan pengurangan pajak.

Kapitalisme, dan karenanya Filantropi, merupakan praktik yang tidak ada dalm tradisi Islam. Islam memiliki model penciptaan dan pemerataan kekayaan yang unik, melalui muamalat, yang berfondasi pokok pada pencegahan penumpukan kekayaan pada segelintir orang, serta mekanisme pemerataannya yang terintegrasi di dalamnya, melalui bentuk kontrak-kontrak bisnis, serta pengelolaan infrastruktur sosial yang khas (wakaf dan zakat, dan sedekah lainnya). Lima pilar pokok muamalat, yang kini telah hilang dari masyarakat, dan memerlukan upaya restorasi adalah mata uang berbasis komoditi (dinar/dirham), penyelenggaraan pasar-pasar terbuka untuk umum, pengembangan unit-unit produksi otonom, gilda-gilda, serta promosi kaum pedagang kolektif melalui delegasi karavan dan kabilah. 

Restorasimuamalat akan menjadi model yang lebih tepat bagi masyarakat Indonesia dengan dibandingkan dengan filantropi. Restorasi muamalat tidak berarti kembali kepada kondisi dan situasi abad pertengahan, tetapimenempatkannya dalam konteks kekinian. Pasar terbuka tidak berarti mengembalikan pasar-pasar tradisional yang sumpek dan kumuh, tetapi pasar-pasar dengan sarana niaga yang memadai, pergudangan, perparkiran,sarana komunikasi modern,layaknya mall dan hypermarket. tetapi terbuka sebagai milik umum. Membangun kembali karavan tidak lalu menghidupkan kabilah-kabilah beronta, tetapi delegasi-delegasi pedagang, dengan kapal-kapal dagang, atau sekurangnya peti kemas bergerak, yang bisa berpindah dari satu pasar terbuka ke pasar terbuka lainnya. Dan pemakaian kembali dinar dirham akan dengan sangat nyaman bersanding teknologi modern untuk payment system mesin ATM,debit cards dan sejenisnya.

Restorasi muamalat merupakan pilihan yang seharusnya diambil kaum Muslimin, sekaligus sebagai langkah koreksi atas tindakan sementara kaum Muslimin yang lain, yang alih-alih memilih model orisinal yang dimiliki Islam. Muamalat justru mengislamisasi Kapitalisme. Islamisasi Kapitalisme dengan salah satu ujung rantingnya pada Filantropi Islam, hanya akan berujung pada pemapanan dan legitimasi Kapitalisme belaka.

*Diambil dari Jurnal Galang vol.2. No.3 Agustus 2007

Jumat, 21 Juni 2013

Muamalat dan Kedermawanan

          Praktik penting dari muamalat, selain pelarangan riba sebagaimana telah disebut di atas, adalah pemerataan kekayaan itu sendiri secara sistematis. Ada lima pilar muamalat yang kini praktis telah dilupakan dan ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Kelima pilar tersebut adalah:1. Mata uang yang halal,2.Terselenggaranya suq (infrastruktur niaga berupa pasar yang terbuka untuk umum),3.Aktifnya para pedagang (kabilah atau karavan),4.Beroperasinya unit-unit produksi mandiri dalam bentuk sinf (paguyuban-paguyuban produksi atau gilda),5.Kontrak-kontrak yang sesuai syari'ah.

          Sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, bahwa praktik muamalat akan mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang,yang dengan sendirinya memeratakannya kepada orang banyak. Institusi-institusi sosial, terutama wakaf dan bentuk-bentuk sedekah lainnya terintegrasi di dalamnya sebagai bagian tak terpisahkan. Tetapi zakat bukanlah sedekah sukarela apalagi, sebagaimana dengan tepat dikatakan oleh Kozlowski (2006), merupakan filantropi. Zakat adalah satu-satunya "pajak" personal dalam Islam yang dikenakan pada seseorang. Tapi beda pajak dalam kapitalisme , dilakukan dengan aturan-aturan yang jelas dan ketat, serta sangat ringan. Zakat atas harta hanyalah dibebankan kepada mereka yang memiliki tabungan penuh selama setahun,senilai 20 dinar emas (84,7 gr emas,22 karat,setara sekitar Rp.36.000.00 pada tanggal 21 Juni 2013) dan 200 dirham (593gr, perak murni,setara Rp.14.000.000,00. pada tanggal 21 Juni 2013).Kewajiban zakatnya adalah 2,5% jauh dibawah PPn(Pajak pertambahan nilai) yang dikenakan oleh negara fiskal di seluruh dunia ini pada tiap detik seseorang membeli barang dan jasa, yang nilainya umumnya berkisar 10-15%.

             Pengategorisasian zakat, dan bentuk-bentuk sedekah lain dalam muamalat sebagai filantropi, terjadi sebagai akibat dari asimilasi Islam ke dalam Kapitalisme, sebagai gerakan Islamisasi (Saidi,2007). Transformasi yang sama terjadi pada wakaf, sebuah tradisi yang bermula dari pengelolaan aset nyata produktif yang kemudian dimanfaatkan hasilnya dalam kegiatan sosial, yang kini diarahkan menjadi "wakaf tunai". Dalam praktiknya wakaf tunai merupakan bentuk pengelolaan asset tidak nyata, berupa uang kertas dan turunannya, kedalam format produk-produk kapitalis seperti deposito, saham danareksa dan sejenisnya. Wakaf tunai tidak lain adalah Islamisasi "dana abadi" (Endowment fund) dari format kapitalisme. Fatwa tentang wakaf uang yang dikeluarkan oleh MUI tahun 2002, misalnya menyatakan bahwa "termasuk di dalamnya pengertian uang adalh surat-surat berharga". Secara lebih spesifik MUI (2001) juga telah menerbitkan Fatwa tentang Reksa Dana Syariah.

             Tujuan pokok dari pengelolaan dana abadi adalh untuk menyediakan pendanaan bagi organisasi dan kegiatan sosial yang terus-menerus lewat aset permanen uang, surat berharga atau properti yang diinvestasikan untuk memperoleh pemasukan. Dalam format Kapitalisme pengelolaan dana abadi dilakukan lewat instrumen finansial, terutama pasar uang dan pasar saham (Gonzales,2004). Watak "permanen" dan "produktif" dari dana abadi ini sama dengan yang ada pada wakaf. Demikian juga tujuan pemanfaatan dana abadi dan wakaf ini, keduanya untuk kepentingan sosial. Tetapi, sebagaimana telah dijelaskan di atas, wakatk "permanen" dan "produktif" pada wakaf haruslah berasal dan berbentuk perdagangan, bukan seperti endowment fund dalam format kapitalisme.

           Kozlowski (2006) menunjukkan sejumlah bukti transformasi wakaf menjadi "dana abadi" yang sangat jelas, pada tiga tiga kasus filantropi di dunia Islam kontemporer. Pada yayasan filantropi-filantripi di Turki, India dan Pakistan, serta Saudi Arabia. Dengan tepat ia memberikan kesimpulan, antara lain bahwa industrialis, syekh minyak, juru dakwah, politisi dan kaum reformis sejati semua terlibat dalam filantropi (Kozlowski,2006). Selanjutnya ia mengatakan,"sesungguhnya mereka telah menggantikan para sultan dan para Ra'is yang mendominasi wakaf dunia pada awal modern".Tetapi, sebagaimana ditampilkan oleh Maksudoglu (2002), di zaman ketika para sultan dan ra'is ini berkuasalah setidaknya dalam sejarah panjang Daulah Ustmani (dari abad ke 13-ke 20 Masehi) wakaf benar-benar berperan sebagai fondasi utama pemerataan kesejahteraan akyat, dan bukan menjadi instrumen saja dalam konteks kalitalis sebagaimana kini "wakaf tunai" di tangan filantropis Islam.

          Wakaf keluarga Istana bukanlah satu-satunya bentuk wakaf yang lazim, meskipun dengan sendirinya yang terbesar, karena para pemimpin ini semata-mata bertindak sebagai wali bagi kepentingan umum. Studi kasus pada daulah-daulah Islam, sebelum masa Ustmani, yakni di Irak dan Iran (pada abad 10-12), sebagaimana ditunjukkan oleh Arjomand (2006), juga memperlihatkan wakaf sebagai bagian dari apa yang dalam dunia modern dikenal sebagai "kebijakan publik". Nilai sedekah anggota keluarga kesultanan, baik dalam ukuran zamannya maupun kekinian, sebabaimana ditunjuk oleh Arjomand (2006) ini bisa dibandingkan dengan "sedekah" para filantropis. Anggaran tahunan wakaf Nizamal-Mulk (Menteri kesultanan Saljuk,Khurasan, abad ke - 11 Masehi) untuk membiayai madrasahdan para gurunya, misalnya mencapai 600 ribu dinar emas. Contoh lain Terken Khatun, seorang puteri dari Fars, jyga dari Bani Saljuk, memberikan wakaf sebesar 200 ribu dinar emas.Harga 1 dinar emas per 21 Juni 2013 adalah Rp.1.800.000,00.

             Tradisi wakaf bukan cuma dilakukan oleh keluarga bangsawan. Islam mendorong setiap individu, terlepas dari jabatan dan kekayaannya, untuk bersedekah, dan sedekah yang memiliki nilai paling utama memberikan pahala yang tidak terputus oleh kematian si pemberinya yang dikenal sebagai sedekah jariyah,adalah wakaf. Pada dataran ini wakaf merupakan sumber utama infrastruktur sosial, dalam beragam bentuknya mulai dari pasar, pergudangan, sekolah, jembatan, taman-taman kota, sampai sarana-sarana produksi kolektif. Wakaf-wakaf orang biasa ini bersumber dari dan menghidupi satuan-satuan produksi otonom dalam bentuk-bentuk gilda. yang hidup nyaman dalam daulah Islam (Inalcik,1994).

       Dengan infrastruktur kolektif berupa wakaf, yang terpenting diantaranya adalah pasar, maka kekayaan akan mengalami pemerataan secara dinamis. Monopili pasar daan produksi yang menutup akses pada sebagaian besar orang serta penumpukan kekayaan pada sedikit  kaum kapitalis tidak akan terjadi. Kesejahteraan otomatis merata. Bagi yang benar-benar tidak mampu, karena satu dan lain hal, berberanlah zakat, sebagai the last resort, dalam menolong kaum papa. Telah disebutkan sebelumnya, berbeda dari sedekah lain yang bersifat sukarela, zakat karena peran gentingnya sebagai last resort ini, bersifat wajib. Zakat adalh bagian dari institusi publik dalam tata pemerintahan Islam.

*Diambil dari jurnal Galang Agustus 2007 oleh Zaim Saidi












Minggu, 16 Juni 2013

Islam, Kapitalisme, dan Filantropi

Beberapa waktu lalu dalam film Iron Man 3 disebut salah satu karakter Tony Stark / Iron man adalah Philantropist. Apa sebenarnya filantropi, dan itu berarti kapitalisme, pantas untuk dikembangkan di sini? kalau tidak, adakah pilihan lebih baik yang kita miliki? Tulisan ini akan menjawab beberqpq pertanyaan diatas. Untuk itu pertama-tama disini akan dipertegas terlebih dahulu posisi moral penulis atas fenomena kapitalisme, dan kaitannya dengan filantropi, kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi sosial untuk tidak menggunakan istilah filantropi yang lebih cocok bagi masyarakat Indonesia. Sebagai parameter untuk tulisan ini penulis akan menerapkan sejumlah kaidah dalam tradisi Islam. Tentang difinisi filantropi sendiri penulis mengacu pada penelitian umum dan buku tentangnya sebagai konseptualisasi praktek memberi ,uang atau sumber daya lain termasuk waktu, baik kepada perorangan,suatu misi,ataupun organiosasi derma,atas dasar rasa kecintaan kepada manusia.

Islam dan Kapitalisme

Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an (Al Baqarah:275), secara kategoris membedakan dua cara penciptaan kekayaan bagi seseorang yakni perdagangan dan rente (riba). Cara pertama adalh cara yang halal, sedang cara yang kedua adalah cara yang haram.Al qur'an bukan cuma tegas dalam hal ini tapi juga keras dalam ayat yang lain yang mengikuti ayat diatas (Al baqarah:278) Al qur'an mengatakan bagi mereka yang tidak juga menghentikan praktik riba tentang"akan datangnya peperangan dari Allah SWT dan Rosulnya ". Sebelumnya umat manusia juga diingatkan, bahwa Alloh akan memusnahkan riba dan menyuburkan kedermawanan (sedekah). Sebagaimana akan diuraikan dibawah nanti cara berdagang dan bersedekah,diatur dalam kaidah-kaidah yang dikenal sebagai muamalat. 

Kapitalisme, dalam perspektif Islam adalah suatu cara kehidupan yang didasarkan pada doktrin absolut tentang rente atau riba. Sedangkan riba adalah "setiap tambahan yang tidak dibenarkan atas nilai barang yang diserahkan terhadap nilai tandingan (dari barang yang diterimakan)'(Qodi Abu Bakr ibn Al Arabi dalam Akhkamul Qur'an).Dengan kata lain nilai yang diserah terimakan dalam suatu transaksi haruslah persis setara bagi kedua belah pihak. Lebih jauh sumber riba dapat diidentifikasi dalm dua hal, sebagaimana ditunjukkan oleh Ibn.Rush (Bidayatul Mujtahid),yaitu (1) penundaan pembayaran (disebut riba nasi'ah) dan (2) Perbedaan nilai (disebut riba fadhl/tafadul). Penting dipahami bahwa riba yang pertama ,merujuk kepada selisih waktu yang dilarang,dan riba al fadl merujuk pada selisih nilai yang dilarang.dengan kata lain ada penundaan waktu maupun perbedaan nilai yang dibolehkan dalam suatu transaksi.

Mekanisme rente/riba merupakan modus yang inherent di dalam negara konstitusional. Fungsi utama konstitusi adalh memastikan bahwa setiap warganya sebagi pembayar pajak. Pajak itu sendiri terdiri dari dua jenis yaitu pajak langsung yang ditarik tunai dari warga negara (PBB, PPh,PPn,Cukai, Materai,retribusi,dan seterusnya).dan pajak tidak langsung (infalasi dan seignorage) yang dirasakan terus-menerus. Pada titik ini, kita akan melihat bersatunya filantropi dan kapitalisme,kali ini dalam kaitan yang lebih kuat. Secara alamiah dukungan negara fiskal sebagai wadah kapitalisme, akan berlanjut kepada dukungan atas filantropi. Argumentasi negara fiskal terhadap filantropi pada dasarnya sama dengan argumentasi tentang fungsi negara itu sendiri sebagai penjaga kepentingan publik.Teorinya adalh dukungan pemerintah pada filantropi akan "meringankan"tugas negara.

Kebayakan negara fiskal di dunia ini, termasuk di Indonesia didesak untuk memberikan lingkungan kondusif bagi sumbangsih sektor swasta untuk kepentingan publik ini. Maka filantropi didorong dan dipromosikan melalui kebijakan resmi negara fiskal. Bentuk dukungan ini secara fungsional diberikan dalm bentuk insentif pembebasan atau pengurangan pajak. Pertama-tama suatu organisasi akan diakui formalitasnya sebagai sebuah badan hukum, bila terdaftar sebagai organisasi non pemerintah (OPN) di Indonesia lazim disebut sebagai LSM yang dalam konteks filantropi disebut sebagai sektor ketiga (juga dikenal sebagi sektor nirlaba), untuk membedakannya dengan pemerintah yang dikenal sebagai sektor pertama dan lembaga bisnis sebagai sektor kedua.

Kedua ONPatau LSM yang dalam konteks filantropi bersangkutan melalui prosedur tertentu lebih lanjut akan mendapatkan status sebagai donee, yakni lembaga yang diberi hak menerima sumbangan secara resmi. Untuk mendapatkan status doneesebuah organisasi nirlaba umumnya harus memenuhisekurangnya dua syara poko yaitu didirikan untuk tujuan publik dan pendapatan serta kekayaannya tidak untuk dibagikan kepada anggota dan pengurusnya, kecuali kompensasi sewajarnya atas pekerjaan mereka. Sebagai imbalan negara fiskal akan memberikan fasilitas pengurangan pajak bagi donatur lembaga yang bersangkutan,terutama untuk ONP yang memobilisasi dana dan menyalurkannya yang secara eksplisit menyatakan tujuannya untuk masyarakat miskin. 

Secara internasional,prosedur pendaftaran dan pengelolaan lembaga - lembaga filantropis bersamaan dengan lembaga lembaga penerima sedekahnya, ditata dalm suatu pola dengan sistemyang praktis  seragam(Saidi,et al,2007).Dasar pengaturan sektor nirlaba ini dilakukan dalam kerangka negara fiskal : suatu sistem politik modern yang sepenuhnya ditopang oleh pajak. Dalam negara fiskal,subyek yang diatur dan dikendalikannya baik individu,warga negara maupun lembaga (berbadan hukum), semata-mata diberi identitas tunggal: pembayar pajak. Identitas tunggal itu kemudian dikontrol dalam jajaran numerik berlabel Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam konteks inilah kita harus memandang bahwafilantropi telah memberikan dua keuntungan ganda bagi para kapitalis (kini disebut Filantropis):memberi mereka wajah humanis dan pada saat bersamaan insentif pembebasan atau pengurangan pajak.

Sampai disini secara kategoris,tampak bertolak belakangnya kapitalisme dan Islam,Kita dapat membandingkan  sandingan pasangan dua fenomena yang saling bertolak belakang tersebut, sebagai:kapitalisme filantropi dan Muamalat-Sedekah. Degandemikian meskipun secara sosiologis dapat ditunjukkan bahwa diseluruh dunia ini terdapat ekspresi-ekspresi filantropis dalam wajah yang berbeda-beda ( Fauzia and Der Meij,2006),tidaklah dapat taken for granted disebutkan adanya filantropi Islam,sebagaimana dilakukan pengamat (Bamualim,et,al 2006).Mereka yang menyatakan adanya filantripi Islam ini,secara tipical,memandang zakat,infak,sedekah,dan wakf (lazim disingkat sebagai Ziswaf),sebagai bentuk-bentuk filantropi Islam tersebut.


**Dikutip dari Telaah kritis oleh Zaim Saidi dalam jurnal Galang Edisi Agustus 2007




My Beautiful Mind - Part 2

             Setelah saya merasa stabil saya melamar pekerjaan sesuai dengan pengalaman saya di dunia ZISWAF dan kemanusiaan PKPU Purwokerto...