Selasa, 12 Agustus 2014

Independensi Lembaga

Memikirkan identitas lembaga atau organisasi sangatlah penting. Apalagi bagi lembaga sosial yang sudah punya nama.Kehati-hatian dalam menjalankan amanah masyarakat sangat penting untuk diutamakan. Kegiatan soaial yang meliputi fundraising,program dan keuangan hendaknya dilakukan sevara hati-hati dan sesuai prosedure. Untuk fundraising tentu saja harus memperhatikan kaidah-kaidah fiqh, misalnya untuk harta atau uang yang tidak jelas asal usulnya, misalnya money loundry dan lain sebagainya, maka jelas sang fundraiser tidak boleh memasukkannya dalam pos sedekah (zakat,wakaf,infak) namun uang tersebut akan dimasukkan dalam pos sarana umum, misalnya membangun jamban umum, jalan umum.

Begitu juga dalam bagian program. Tentu ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Standart operasional prosedurenya tidak boleh dilanggar. Teringat saya akan pesan Pak Eri Sudewo (Pendiri Dompet Dhuafa) bahwa fundraising adalah kegiatan ekonomi. Sedangkan program adalah masalah kebijakan / politik. Masalah ekonomi itu berarti fundraiser lebih bebas mengeksplore strategy fundraising, bisa dengan mengadopsi dari ilmu marketing atau menciptakan terobosan-terobosan baru dari berbagai pengaruh/inspirasi. Sedangkan program sebagai kegiatan politik, adalah sangat ligit akan ditujukan kepada siapa program tersebut/siapa penerima manfaat program. Tentu saja harus netral dan adil.

Entah ahistoris saya tentang salah satu lembaga sosial ternama yang diinisiasi oleh salah satu partai yang menjatahkan program ramadhannya bagi para caleg di masing-masing dapil. Malah ada caleg yang datang meminta jatah tertentu. Awalnya akan dikasih Rp.500.000,00 namun sang caleg minta Rp.1000.000,00 dalam bentuk cash kemudian sang caleg akan membelanjakannya sendiri dan membagikan kepada masyarakat di dapilnya. Aneh dalam independensi lembaga. Baagian prorgam yang harusnya merupakan ujung tombak politik lembaga sosial ternyata ditunggangi pula oleh kepentingan politik dari caleg sebuah partai. Bukankah itu sama dengan perampokan namanya? Kepingin pencitraan di dapil namun resourcenya minta dari lembaga sosial. Menyedihkan.

Untuk kepentingan partai, hendaknya mempunyai tim sendriri jika ingin mengadakan kegiatan sosial, fudraising sendiri, dan memisahkan lembaga sosial dengan mengurus partai. Hal ini sangat perlu dan harus dilakukan, karena ranah dunia sosiald an dunia politik itu berbeda. Bahkan pengalaman di Dompet dhuafa saat masa kepemimpinan pak Eri sudewo, tidak diperbolehkan amil, nadzir atau siapapun yang bekerja di dompet dhuafa juga aktif berartai menjadi caleg. Jika demikian maka akan diminta memilih salah satu pekerjaan, amil atau politikus saja. Hal ini penting untuk menjaga netralitas lembaga sosial dari kepentingan politik yang diusung sebuag partai dan mengindahkam value yang dipunyai lembaga sosial yang diejawantahkan dalam bahasa program, bukankah dengan program itu lembaga sosial akan terlihat sisi politiknya?kebijakannya?. Disitu peran lembaga sosial dalam berpolitik untuk turut serta memajukan dan memakmurkan negeri ini. Jadi lembaga sosial bukan sebagai alat untuk pencitraan para politikus partai.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Transfer Segmen Dakwah

 "Kita yang butuh dakwah, bukan dakwah yang butuh kita." Pepatah itu kerap kita dengar. Memang pada kenyataannya dakwah akan tetap...